be the change

Penampakan Misbakhun, mantan anggota FPKS DPR RI, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta menimbulkan kehebohan. Misbakhun yang divonis kurungan 2 tahun penjara terkait kasus pemalsuan pencairan deposito dalam penerbitan fasilitas letter of credit (L/C) Bank Century dan tengah menjalani masa asimilasi dianggap tidak seharusnya dapat berjalan-jalan bersama keluarga di sebuah pusat perbelanjaan.

Kehebohan pemunculan Misbakhun itu juga mencuatkan kembali nasib buram usaha yang dimilikinya. Pabrik agar-agar PT Agar Sehat Makmur Lestari (ASML) milik mantan pegawai Ditjen Pajak itu tutup sejak sang pemilik menjalani proses hukum. Ratusan karyawan pun terpaksa dirumahkan karena pabrik yang berada di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan itu sudah tidak berproduksi. Bahkan sebagian besar gaji para karyawannya hingga kini juga belum dilunasi oleh perusahaan.

Apa yang terjadi pada PT Agar Sehat Makmur Lestari yang limbung setelah pemilik atau tokohnya terbelit masalah bukanlah kasus tunggal. Contoh gamblang lainnya berkaitan dengan Nazaruddin. Akhir-akhir ini media massa kerap menyebut sederet nama perusahaan yang selama ini menempatkan mantan bendahara umum Partai Demokrat itu sebagai tokoh utamanya. Continue reading

Karen Hamilton sudah dapat memajang replika gaun pengantin Catherine Middleton di  toko gaun pengantin miliknya Stella Liliana di Studley, Warwickshie pada Jumat sore, atau hanya empat jam setelah masyarakat dapat menyaksikan gaun pengantin rancangan Sarah Burton dari rumah mode Alexander McQueen itu.

Karen Hamilton bukan satu-satunya orang yang mengerahkan segenap daya upaya untuk membuat tirun gaun pengantin gadis yang kemudian bergelar Duchess of Cambridge itu. Usaha yang sama juga dilakukan oleh banyak perusahaan di berbagai penjuru dunia lainnya. Bahkan dilaporkan bahwa sekitar 700 perusahaan di China telah membuat tiruan gaun pengantin itu yang dijual dengan harga hanya Rp 1 juta - Rp 1,2 juta.

Tiru meniru dalam dunia adibusana memang bukan hal baru, termasuk di tanah air. Beberapa waktu lampau, saat menyampaikan pelatihan manajemen untuk pengusaha kecil yang sebagian di antara pesertanya adalah para pedagang baju Pasar Tanah Abang saya memperoleh cerita tentang bagaimana praktik itu berlangsung. Continue reading

Belum lama ini terjadi sebuah peristiwa menarik dan langka dalam dunia bisnis di tanah air. Seluruh direksi dan komisaris PT Indosiar Karya Media Tbk (IDKM) diberitakan kompak menyatakan mengundurkan diri serta membebaskan diri dari tanggung jawab atas seluruh operasional perusahaan.

Pengunduran diri sepuluh orang anggota direksi dan dewan komisaris PT IDKM tersebut merupakan bagian dari ekspresi penolakan mereka atas rencana akuisisi PT IDKM oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) yang dinilai berpotensi melanggar hukum, yakni UU No. 32/2002 dan PP No. 50/2005.

PT EMTK yang telah memiliki 86% saham PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) dan memiliki 99% saham SCTV secara tidak langsung (melalui SCMA) berencana mengakuisisi 27,24% saham PT IDKM yang dimiliki PT Prima Visualindo. Berkaitan dengan hal ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pun telah menyampaikan pendapat resmi bahwa rencana akuisisi ini berpotensi melanggar hukum, khususnya pasal 18 dan 34 UU Penyiaran.

Pengunduran diri direksi dan dewan komisaris PT IDKM ini merupakan peristiwa langka dan seolah memberikan warna baru serta pelajaran menarik setelah munculnya beragam berita yang memberikan gambaran keliru tentang peran dan tanggung jawab komisaris, direksi, atau manajemen perusahaan. Continue reading

Berita tentang Ruyati binti Satubi yang dihukum pancung di Arab Saudi membuka kembali borok-borok kebijakan serta implementasi penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia yang tengah mengais rezeki di luar negeri.

Ruyati jelas bukan korban yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Bahkan, menurut catatan Kementerian Luar Negeri sejak 1999 terdapat 303 WNI terancam hukuman mati, dengan 3 di antaranya telah dieksekusi. Sayangnya, kisah-kisah duka para pahlawan devisa semacam ini kerap hanya memperoleh perhatian dan tanggapan gegap gempita sesaat saja, namun kemudian terlupakan dan tertutupi oleh beragam kasus baru yang seolah terjadi tanpa henti.

Salah satu fakta penting dari kisah Ruyati yang tidak memperoleh perhatian mendalam adalah bahwa kepergian Ruyati yang berujung maut itu merupakan kepergiannya yang ketiga ke Arab Saudi. Meskipun usianya telah terbilang sepuh, pengalaman menjalani kontrak pertama dan kedua yang tidak menyenangkan, serta sikap keluarga yang keberatan melepasnya, desakan kebutuhan ekonomi membuat Ruyati bersikeras meninggalkan tanah air untuk kembali mengadu nasib di Tanah Arab. Continue reading

Di tengah-tengah heboh kasus “pemberian” uang 120 ribu dollar Singapura dari (saat itu) Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar, mencuat pula pertanyaan tentang kepantasan dan urgensi pertemuan serta makan malam di restoran antara seorang sekretaris jenderal sebuah lembaga tinggi negara yang notabene adalah pegawai negeri sipil dengan bendahara umum sebuah partai politik. Apalagi, diberitakan bahwa pertemuan keduanya bukan hanya sekali, bahkan disebutkan Janedjri M. Gaffar sampai hafal denah rumah M. Nazaruddin. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa Janedjri M. Gaffar juga pernah berjumpa berdua dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Pertemuan-pertemuan di luar kantor antara pejabat birokrasi dengan petinggi partai politik semacam itu adalah contoh yang menggambarkan perbedaan praktik birokrasi di negara maju dengan yang lazim berlaku di negara berkembang. Menurut studi Profesor Fred Warren Riggs, ahli Comparative Public Administration, pada negara maju berlaku prinsip legal rational impersonal, di mana setiap persoalan diselesaikan di dalam kantor/kedinasan serta berdasarkan peraturan yang berlaku. Sedangkan praktik di negara berkembang didominasi oleh bureaucratic click dan patron-client relationship, di mana penyelesaian persoalan dilakukan di dalam dan di luar kantor melalui cara-cara yang seringkali tidak bercirikan legal-formalistik.

Sejak Reformasi digulirkan, beragam aturan hukum memang telah dibuat untuk menjaga dan memastikan netralitas pegawai negeri sipil, agar korps abdi negara ini terbebas dari pengaruh dan tarik-menarik partai politik sebagaimana praktik yang lazim berlaku pada masa-masa terdahulu. Hal ini misalnya dituangkan pada UU No. 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang diperkuat dengan PP No. 5/1999 yang tegas-tegas melarang pegawai negeri sipil menjadi anggota atau pengurus partai politik. UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum juga melarang korps abdi negara menjadi pelaksana kegiatan kampanye dan/atau juru kampanye. Continue reading

Pada setiap kesempatan pelatihan akuntansi dan manajemen untuk usaha kecil di berbagai pelosok tanah air, saya tak pernah lupa menekankan pentingnya memisahkan pencatatan keuangan untuk kepentingan bisnis perusahaan dan keuangan untuk keperluan pribadi atau keluarga.

Memang, salah satu kelemahan manajemen keuangan perusahaan mikro dan kecil adalah dalam hal pencatatan keuangan. Amat lazim dijumpai para pengusaha golongan ekonomi lemah ini mencampuradukkan pencatatan transaksi bisnis perusahaan dengan kegiatan rumah tangganya. Bahkan, banyak pula yang tidak pernah memiliki catatan tentang aktivitas bisnis yang dijalankannya.

Kebiasaan keliru tersebut mengakibatkan pengusaha mikro dan kecil seringkali tidak memiliki gambaran yang benar tentang kondisi perusahaannya. Pada suatu ketika, mereka mungkin mengira memiliki likuiditas berlebih, padahal yang terjadi adalah sang pengusaha sedang menggunakan uang yang sesungguhnya untuk keperluan rumah tangganya, dan demikian pula sebaliknya. Akibatnya, di samping didera beragam masalah lainnya, perusahaan-perusahaan skala usaha mikro dan kecil itu sulit beranjak membesar. Continue reading

Ketika belum lama ini membuka acara Sosialisasi Zakat Nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan tiga jurus untuk mengurangi kemiskinan di tanah air.

Jurus pertama adalah menyukseskan pembangunan ekonomi. Ia berargumentasi, jika ekonomi di tanah air terus tumbuh dengan baik, maka lapangan kerja akan tercipta. Yang tadinya mengganggur menjadi bekerja dan memiliki pendapatan sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dua jurus yang lain adalah melalui program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah seperti program jamkesmas, raskin, PNPM, dan KUR, serta melalui peran serta masyarakat seperti gerakan kesetiakawanan sosial, zakat, infak, sodaqoh, dan yang sejenisnya.

Menantikan Tetesan ke Bawah

Keyakinan Presiden Yudhoyono itu dalam khazanah ilmu ekonomi biasa dilabeli sebagai trickle-down effect, yang sering diasosiasikan dengan ekonomi neo-klasik. Paham ini mempercayai bahwa pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat yang timpang akan dapat memberikan keuntungan kepada keseluruhan masyarakat, melalui tetesan kekayaan hingga kepada strata masyarakat yang paling bawah. Continue reading

Melenceng dari harapan banyak kalangan, saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) pada hari pertama melantai di Bursa Efek Indonesia langsung jatuh sebesar 17,33% dari harga perdana Rp 750 per lembar dan ditutup pada harga Rp 620 per lembar. Pada hari kedua diperdagangkan (14/2/2011), saham GIAA bahkan anjlok lebih dalam lagi ke posisi Rp 590 per lembar.

Berbeda dengan saham PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) yang laris manis, saham GIAA memang sepi peminat. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, hanya 3.327.331.275 lembar yang terserap oleh pasar, baik melalui pooling ataupun institusi, sementara sisanya sebanyak 3.008.406.725 lembar saham atau 47,48% dari total saham GIAA terpaksa harus diserap oleh penjamin emisi karena sepinya permintaan.

Menariknya, mengomentari sepinya peminat dan jatuhnya saham GIAA, Menteri Negara BUMN sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan privatisasi badan usaha-badan usaha milik negara malah terkesan tidak peduli. Ia mengatakan, saham GIAA yang tidak terserap dengan baik oleh pasar menjadi urusan penjamin emisi, begitu juga tanggung jawabnya untuk membeli sisa sahamnya. \”Bisa saja mereka (underwriter) cari (pinjaman) ke lembaga pembiayaan atau cari siasat bisnis lainnya.Yang penting semua proses sudah kita penuhi,\” ujarnya. (detikfinance/11/02/2011).
Continue reading

Belum lama ini, Kementerian Negara BUMN melansir wacana yang menarik untuk dicermati. Pertama, Kementerian yang bertanggung jawab atas pengembangan seluruh badan usaha milik negara tersebut berencana memindahkan kantor beberapa BUMN yang saat ini masih berada di sekitar istana Merdeka ke wilayah lain. Pemindahan ini akan dibiayai dana dari APBN.

Kebijakan kedua adalah rencana pembangunan BUMN Tower. Menteri Negara BUMN menjelaskan bahwa gedung yang direncanakan akan dibangun secara mandiri dari dana BUMN tersebut merupakan kebutuhan untuk melambangkan kerjasama, keterpaduan, dan kekompakkan seluruh BUMN.

Mencari Alasan Pindah

Dua kebijakan Kementerian BUMN tersebut penting untuk dikritisi karena mencuatkan beberapa pertanyaan dan inkonsistensi. Tentang kebijakan pemindahan kantor-kantor BUMN, setidaknya terdapat dua pertanyaan mendasar yang muncul. Pertama, tidak pernah ada penjelasan mengenai alasan kantor-kantor BUMN yang saat ini berada di Ring 1 Istana Presiden harus dipindah. Dapat dipahami bila Pemerintah sulit mengemukakan alasan pemindahan dengan lugas, karena apabila pertimbangannya adalah bahwa hanya lembaga negara dan kementerian yang boleh berkantor di sekitar Istana Presiden, bukankah itu berarti bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat akan harus hijrah pula?

Continue reading

deretan pohon asam di pagi hari di university road, tainan city

Pagi itu, seperti biasa, seusai sholat subuh dan mengaji, aku keluar dorm guna menikmati udara pagi nan segar sekaligus berolah raga ringan sekedar berjalan-jalan  sambil menggerak-gerakkan tubuh. Suasana masih sepi, hanya tampak beberapa orang tua yang sedang bersenam atau berjalan-jalan. Memang, pada saat seperti itu para mahasiswa masih banyak yang dibuai mimpi. Kehidupan mahasiswa biasanya baru mulai berdenyut pukul 08:00.

Setelah cukup lama tinggal di asrama, aku mengamati bagaimana setiap pukul 08:00 biasanya mulai banyak jam weker yang berbunyi bersahutan, membangunkan para pemiliknya. Setelah itu, dimulailah ritual gosok gigi, cuci muka, ganti baju dan dengan tergesa-gesa mereka berangkat mengejar kuliah pukul 08:10.

University Road (大學路), jalan depan asrama Sheng-li, tempat sebagian besar mahasiswa asing tinggal, pagi itu masih lengang. Jauh berbeda dengan suasana siang atau malam hari yang bahkan untuk menyeberang pun perlu kesabaran dan kehati-hatian ekstra.  University Road ini memang termasuk jalan utama di Tainan City (台南市), kota terbesar ketiga di Taiwan. Kususuri trotoar yang masih dipenuhi dedaunan yang berguguran. Biasanya, beberapa menit kemudian tukang sapu jalan akan mulai aktivitasnya menyapu jalan tersebut. Continue reading